Monitoring & Evaluasi Malaria tahun ini diselenggarakan di hotel Grand Daffam Merapi Merbabu Jogjakarta, dihadiri oleh 33 Propinsi seluruh wilayah Indonesia. pertemuan berlangsung selama 4 hari dibuka oleh Dirjen PP&PL Prof. dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE . ada beberapa point penting yang patut digaris bawahi dalam pertemuan tersebut yaitu :
a) Bagaimana menghadapi tantangan faktor resiko penularan malaria untuk wilayah yang sudah dekat waktunya untuk mencapai target Eliminasi (tahun 2018)?
b) Sosialisasi penggunaan obat ACT kepada Klinik dan dokter swasta
c) Ketersediaan obat malaria ACT di apotik Peran KKP dalam program pengendalian malaria (penemuan kasus malaria)
Tantangan bagi kita semua, di wilayah endemis malaria untuk mencegah terjadinya penularan malaria terlebih untuk wilayah dengan angka kasus malaria yang sudah rendah tapi masih merupakan daerah reseptif, upaya program harus lebih intensif dalam surveilans kasus. Dengan surveilans yang baik, upaya deteksi dini dan penanganan kasus yang tepat akan mencegah kasus import menjadi sumber untuk terjadinya kasus kasus baru (indigenous) yang akan mempengaruhi tingkat status eliminasi malaria suatu wilayah.
Dalam periode beberapa tahun ini, sejalan dengan program intensifikasi malaria, peran klinik dan dokter swasta sangat penting dalam upaya sosialisasi tatalaksana pengobatan malaria dan perluasan cakupan pengobatannya. Peran tersebut akan menjadi semakin penting ketika telah mencapai tahap eliminasi, dimana cakupan pengobatan harus menjangkau seluruh masyarakat berisiko di semua wilayah. Namun yang masih menjadi kendala adalah bagaimana memperoleh data kasus malaria yang baik dan berkesinambungan dari dokter dan klinik swasta??
Obat malaria ke depan secara bertahap upayakan bukan menjadi monopoli pusat dan kemungkinan untuk dapat di akses oleh provinsi maupun kabupaten dipermudah, akan tetapi masih perlu pertimbangan matang, karena apabila akses untuk mendapatkan ACT dipermudah termasuk untuk swasta, bagaimana dengan akibat hal tersebut mempercepat terjadinya resistensi obat.
Peran KKP ke depan akan menjadi lebih penting di dalam mendukung surveilans yang kuat menuju eliminasi, penjaringan kasus di lini terdepan dan konfirmasi labolatorium selain puskesmas (KKP dan BTKL) akan menjadi kegiatan pokok menuju eliminasi malaria 2030.
0 komentar:
Post a Comment